Benua Amerika
1. Sistem Akuntansi
Keuangan di Amerika
Akuntansi di Amerika Serikat diatur oleh Badan Sektor Swasta
(Badan Standar Akuntansi Keuangan/FASB), hingga tahun 2002 Institut Amerika
untuk Akuntan Publik Bersertifikat. Amerika menganut Comon Law, sehingga
pengaturannya dilakukan oleh swasta (FASB), dan disahkan oleh SEC.
Prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum (GAAP)
terdiri dari seluruh standar, aturan, dan regulasi keuangan yang harus
diperhatikan ketika menyusun laporan keuangan, laporan keuangan seharusnya
menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu perusahaan dan hasil operasinya
sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secar umum. Laporan
keuangan konsolidasi bersifat wajib dan laporan keuangan Amerika yang
diterbitkan biasanya tidak memuat hanya laporan induk perusahaan saja. Aturan
konsolidasi mengharuskan seluruh anak perusahaan yang dikendalikan (yaitu,
dengan kepemilikan yang melebihi 50 persen dari saham dengan hak suara) harus
dikonsolidasikan secara penuh, walaupun operasi anak perusahaan tersebut tidak
homogen.
2. Sistem Akuntansi
Keuangan di Meksiko
Meksiko merupakan negara dengan penduduk terbanyak di dunia
dan negara dengan penduduk terbanyak kedua di Amerika Latin. Meksiko memiliki
perekonomian pasar bebas. Pengaruh AS atas perekonomian Meksiko meluas ke bidang
akuntansi. Hukum komersial Meksiko dan hukum pajak penghasilan berisi
ketentuan-ketentuan mengenai pembuatan ringkasan catatan akuntansi tertentu dan
penyusunan laporan keuangan, namun pengaruh keduanya terhadap pelaporan
keuangan secara umum terbilang minimal. Institut Akuntan Publik Meksiko
menerbitkan standar akuntansi dan auditing.
Meskipun hukumnya didasarkan pada hukum sipil, penetapan
standar akuntansi di meksiko menggunakan pendekatan Inggris – Amerika atau
Anglo Saxon. Prinsip akuntansi meksiko tidak membedakan perusahaan besar dan
kecil dan diterapkan untuk seluruh bentuk badan usaha. Namun tingkat keharusan
untuk menyusun laporan keuangan dan diaudit berbeda-beda menurut jenis dan
ukuran perusahaan. Tahun fiskal perusahaan Meksiko harus bersamaan dengan tahun
kalender. Laporan keuangan konsolidasi komparatif harus disusun terdiri dari
neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas pemegang saham, laporan
perubahan posisi keuangan dan catatan.
3. Sistem Akuntansi
Keuangan di Argentina
Akuntansi yang berlaku di Argentina memenuhi kebutuhan
kreditor dan otoritas perpajakan. Hukum dagang Argentina mewajibkan semua
perusahaan membuat laporan tahunan, sementara perusahaan publik diwajibkan
menerbitkan laporan kartalan.
Standar akuntansi Argentina ditetapkan oleh Argentine
Federation of Expert Council in Economies(FACPCE), yang terdiri dari 24 council
mewakili jurisdiksi yang berbeda. Tingkat inflasi Argentina di masa lalu sangat
tinggi sehingga konsep general price level (GPL) menjadi pertimbangan utama
dalam formulasi standar akuntansi. GPL menyesuaikan saldo balance dari laporan
keuangan mereka untuk merefleksikan daya beli. Konsep GPL tidak diterima
pemerintah. FACPCE membolehkan penggunaan GPL accounting jika tingkat inflasi
berada di bawah 8%. FACPCE melakukan harmonisasi standar dengan IFRS.
4. Sistem Akuntansi
Keuangan di Brazil
Tradisi akuntansi Brazil memberikan informasi yang
dibutuhkan kreditor dan otoritas pajak. Pemerintahan, undang undang perusahaan,
dan aturan perpajakan merupakan hal fundamental dalam sistem akuntansi Brazil.
Profesi akuntansi di Brazil perkembangannya tidak sebaik di negara-negara Anglo-Saxon.
Organisasi akuntan di Brazil, IBRACON dan Federal Accounting Council menerbitkan
standar akuntansi sebagai GAAP yang berlaku di Brazil.
5. Sistem Akuntansi
Keuangan di Columbia
Kehidupan bangsa Amerika latin kebanyakan mengadopsi dari
negara yang telah menjajah mereka, termasuk negara Columbia. Columbia
tergolong ke dalam negara yang menganut sistem ekonomi liberal. . Ekonomi
liberal adalah teori ekonomi yang diuraikan oleh tokoh-tokoh penemu ekonomi
klasik seperti
Adam Smith atau
French Physiocrats. Semua aset
yang dimiliki secara pribadi dibebaskan oleh negara karena dasar dari sistem
kapitalis liberalis itu sendiri. Masyarakat diberi kebebasan dalam memiliki
sumber-sumber produksi. Pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam
kegiatan
ekonomi
Benua Eropa
1.
Sistem
Akuntansi Keuangan di Perancis
Perancis merupakan pendukung utama penyeragaman akuntansi
nasional di dunia. Kementrian Ekonomi Nasional menyetujui Plan Comptale General
( kode akuntansi nasional ) resmi yang pertama pada bulan September 1947. Pada
Tahun 1986, renana tersebut diperluas untuk melaksanakan ketentuan dalam
Direktif Ketujuh UE terhadap laporan keuangan konsolidasi dan revisi lebih
lanjut pada tahun 1999. Plan Comptable General berisi :
1.
tujuan dan prinsip akuntansi seta pelaporan
keuangan
2.
definisi aktiva, kewajiban, ekuitas pemegang
saham, pendapatan dan beban
3.
atauran pengakuan dan penilaian
4.
daftar akun standar, ketentuan mengenai
penggunaannya, dan ketentuan tata buku lainnya
5.
contoh laporan keuangan dan aturan penyajiannya2
Ciri khusus akuntansi di Perancis adalah terdapatnya
dikotomi antara laporan keuangan perusahaan secara tersendiri dengan laporan
keuangan kelompok usaha yang dikonsolidasikan. Meskipun akun-akun perusahaan
secara tersendiri harus memenuhi ketentuan pelaporan wajib, hukum
memperbolehkan perusahaan Perancis untuk mengikuti Standar Pelaporan Keuangan
internasional.
2.
Sistem Akuntansi Keuangan di Jerman
Pada awal tahun 1970-an, uni Eropa (UE) mulai mengeluarkan
direktif harmonisasi, yang harus diadopsi oleh negara-negara anggotanya ke
dalam hukum nasional. Direktif Uni Eropa yang keempat, ketujuh, kedelapan
seluruhnya masuk kedalam hukum Jerman melalui Undang-undang Akuntansi
Komprehensif yang diberlakukan pada tanggal 19 Desember 1985
Karakteristik fundamental ketiga dari Akuntansi di Jerman
adalah ketergantungannya terhadap anggaran dasar dan keputusan pengadilan.
Selain kedua hal itu tidak ada yang memiliki status mengikat atau berwenang.
Untuk memahami akuntansi di Jerman, seseorang harus mmerhatikan HGB dan
kerangka hukum kasus yang terkait.
3.
Sistem Akuntansi Keuangan di Belanda
Akuntansi di Belanda memiliki beberapa paradoks yang
menarik. Belanda memiliki ketentuan akuntansi dan pelaporan keuangan yang
relatif permisif, tetapi standar praktik profesiona yang sangat tinggi. Belanda
merupakan negara hukum kode, namun akuntansinya berorientasi pada penyajian
wajar. Pelaporan keuangan dan akuntansi pajak merupakan dua aktivitas terpisah.
Akuntansi Belanda bersedia untuk mempertimbangkan ide-ide
dari luar. Belanda merupakan salah satu pendukung pertama atas standar
internasional untuk akuntansi dan pelaporan keuangan, dan pernyataan IASB
menerima perhatian besar dalam menentukan praktik yang dapat diterima.
4.
Sistem Akuntansi Keuangan di Rusia
Meskipun situasi ekonomi di Rusia telah meningkat, negara
ini berbeda dengan negara transisi lainnya. Pertama, saham perusahaan
baru masih kecil dibandingkan dengan yang lain. Yang kedua, banyaknya
unit prodeksi bergaya soviet lama yang mesih berfungsi meskipun dalam keadaan
merugi. Kemampuan negara ini untuk tumbuh berasal dari Sumber Daya Alamnya,
contohnya minyak dan gas, lebih jauh mereka mendominasi dengan monopoli lamanya
yang tidak berubah.
Dalam Federasi Rusia, pemerintah mempunyai kontrol tunggal
atas akuntansinya. Sebagai hasil dari latar belakang negara sosialis. Standar
akuntansi Rusia diformulasikan untuk melacak input dan output. Karena itulah
standar mencerminkan sedikit tentang nilai dan laba. Perusahaan di Rusia lebih
condong merubah laba untuk menghindari pajak dan merubah pendapatan agar
terlihat lebih menguntungkan bagi investor.
Umumnya menteri keuangan Rusia membuat ketetapan akuntansi.
tetapi, CBRF yang bertanggung jawab untuk membuat standar akuntansi dan audit
untuk bank dan institusi kredit. Sebagai tambahan CBRF memonitor mereka dan
meneapkan persyaratan modal minimum.
Pada tahun 2002 perdana menteri Rusia mengumumkan bahwa
perusahaan Rusia dan bank harus membuat laporan keuangan yang sesuai dengan
IFRS pada aawal tahun 2004. lebih spesifik lagi semua pernyataan konsolidasi
oleh perusahaan dan bank harus disiapkan dengan IFRS. Laporan keuangan bank
individual juga harus disiapkan dengan IFRS tetapi untuk perusahaan individual
harus lanjut menggunakan GAAP Rusia.
5.
Sistem Akuntansi Keuangan di Republik Ceko
Republik Ceko mendapatkan kemerdekaannya pada tahun 1993 dan
secara bertahap mengikuti polandia dan menggunakan model shock therapy sebagai
sebuah upaya untuk berubah menjadi pasar ekonomi. Meskipun berjalan dnegan
sukes beberapa tahun pertama, Rep. Ceko mendapatkan masalah dengan mata uangnya
pada tahun 1996, yang mana membutuhkan keputusan kebijakan uang ketat.
Perekonomian masih menderita karena defisit keuangan besar dan inflasi yang
terus meningkat. Tetapi banyak orang merasa Rep. Ceko telah berhasil
mentransisi dirinya ke pasar ekonomi, hal ini dibuktikan dengan masuknya mereka
ke Uni Eropa pada tahun 2004.
Rep. ceko memperkenalkan sistem akuntansi dan pajak yang
baru pada tahun 1993. seperti polandia, standar ini masih dibuat oleh menteri
keuangan, tetapi mereka lebih fokus ke standar ekonomi yang dibawa pasar. Rep.
Ceko sekarang bekerja untuk menghilangkan perbedaan antara peraturan akuntansi
Ceko dengan IFRS menggunakan aturan Ceko.
Seperti Polandia, hak masuk Rep. Ceko ke Uni Eropa merupakan
langkah besar untuk negara ini karena persyaratannya yang berat. Sebagai
tambahan ini menggambarkan kesuksesan negara ini untuk pasar ekonomi. Meskipun
keterpurukan ekonomi masih ada. Sebagai bagian dari Uni Eropa, republik ceko
mengadopsi IFRS pada tahun 2005. Tantangan Rep. Ceko pada saat ini adalah untuk
bertahan dengan perubahan yang cepat tanpa manajemen senior. Perubahan menuju
IFRS membutuhkan banyak perjuangan dari seluruh perusahaan untuk menggunakan
sistem baru dalam proses pengungkapan perusahaan.
Benua Asia
1.
Sistem Akuntansi Keuangan di Taiwan
Taiwan memiliki perekonomian yang dinamis dengan penguranan
tuntunan pemerintah atas investasi dan perdagangan luar negeri secara perlahan
– lahan. Meskipun perusahaan Taiwan kebanyakan perusahaan kecil, namun Taiwan
merupakan perekonomian terbesar ke -17 di dunia. Pengaruh Amerika Serikat
kepada Taiwan dalam hal akuntansi juga kuat. Pelaporan keuangan auditing dan
aspek – aspek lain akuntansi di Taiwan mirip dengan yang ditemui di Amerika
Serikat. Namun kini telah mulai melangkah untuk menyatu dengan IAS / IFRS.
2.
Sistem Akuntansi Keuangan di Indonesia
Penerapan sistem akuntansi pemerintahan dari suatu negara
akan sangat bergantung kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada
negara yang bersangkutan. Ciri-ciri terpenting atau persyaratan dari sistem
akuntansi pemerintah menurut PBB dalam bukunya A Manual for Government
Accounting, antara lain disebutkan bahwa:
·
Sistem akuntansi pemerintah harus dirancang
sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada
suatu negara.
·
Sistem akuntansi pemerintah harus dapat
menyediakan informasi yang akuntabel dan auditabel (artinya dapat
dipertanggungjawabkan dan diaudit).
·
Sistem akuntansi pemerintah harus mampu
menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk penyusunan rencana/program
dan evaluasi pelaksanaan secara fisik dan keuangan.
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) adalah sistem
akuntansi yang mengolah semua transaksi keuangan, aset, kewajiban, dan ekuitas
dana pemerintah pusat, yang menghasilkan informasi akuntansi dan laporan
keuangan yang tepat waktu dengan mutu yang dapat diandalkan, baik yang
diperlukan oleh badan-badan di luar pemerintah pusat seperti DPR, maupun oleh
berbagai tingkat manajemen pada pemerintah pusat.
3.
Sistem Akuntansi Keuangan di Cina
Akuntansi di Cina memiliki sejarah panjang. Berfungsinya
akuntansi dalam hal pertanggungjawaban dimulai pada masa Dinasti Hsiu dan
sejumlah dokumen menunjukkan bahwa akuntansi digunakan untuk mengukur kekayaan
dan membandingkan pencapaian dikalangan bangsawan. Karakteristik utama
akuntansi di Cina saat ini berasal dari pendirian Republik Rakyat Cina yang
menerapkan suatu perekonomian terencana yang sangat terpusat, yang mencerminkan
prinsip-prinsip Marxisme dan pola-pola yang dianut Uni Soviet. Komite Standar
akuntansi Cina bertanggungjawab untuk mengembangkan standar akuntansi. Proses
penetapan standar ini mencakup pembagian tugas melakukan penelitian kepada
sejumlah gugus tugas. Anggota CASC terdiri dari para ahli yang berasal dari
kalangan akademisi, dan kelompok – kelompok utama lainnya yang berhubungan
dengan perkembangan akuntansi di Cina. CASC telah menerbitkan standar akuntansi
terhadap masalah – masalah seperti laporan arus kas, restrukturisai utang,
pendapatan, transaksi nonmoneter, kontijensi dan sewa guna usaha.
4.
Sistem Akuntansi Keuangan di Korea Selatan
Negara Korea Selatan berada di Asia Timur yang memiliki
kekuatan ekonomi pasar yang besar dan menempati urutan kelima belas berdasarkan
PDB. Korea Selatan telah mencapai rekor ekspor impor yang gemilang dengan nilai
ekspornya merupakan terbesar kedelapan di dunia, sementara, nilai impornya
terbesar kesebelas. Selain itu Korea Selatan juga termasuk dalam kelompok The
Group of Twenty (G-20) Finance Ministers and Central Bank Governors. Sebagai
anggota dari G20, Korea Selatan telah mewajibkan semua perusahaan yang dan
lembaga keuangan terdaftar untuk menggunakan IFRS dalam menyusun laporan
keuangannya sejak tahun 2011 meskipun sudah terdapat peraturan untuk setiap
perusahaan menggunakan IFRS pada tahun 2009. Penggunaan penuh IFRS dilakukan
Korea Selatan termasuk Negara yang paling banyak mengacu pada IFRS mengingat
tidak hanya perusahaan yang go public, perusahaan privat dan UKM pun banyak
yang menggunakan IFRS dalam penyusunan laporan keuangannya dimana IFRS yang
dianut adalah IFRS yang dipublikasikan langsung oleh IASB. Sistem hukum yang
dianut oleh Korea Selatan adalah hukum kode (Eropa Continental).
5.
Sistem Akuntansi Keuangan di Jepang
Sistem akuntansi di Jepang didasarkan pada tiga
Undang-Undang: Hukum Komersial, Undang-undang pasar modal dan Undang-undang
pajak penghasilan perusahaan. Hukum komersial diatur oleh Kementrian Kehakiman
(MOJ), hukum tersebut merupakan inti dari regulasi akuntansi di Jepang dan
paling memiliki pengaruh besar.
Perusahaan milik publik harus memenuhi ketentuan lebih
lanjut dalam undang undang pasar modal yang diatur oleh kementrian keuangan
dibuat berdasarkan Undang-undang pasar modal Amerika dan diberlakukan terhadap
Jepang oleh Amerika Serikat selama masa pendudukan Amerika setelah perang dunia
II Tujuan utama SEL adalah untuk memberikan informasi dalam pengambilan
keputusan.
Hukum komersial mewajibkan perusahaan perusahaan besar untuk
menyusun laporan konsolidasi, perusahaan yang mencatat saham harus menyusun
laporan konsolidasi sesuai dengan SEL. Akun perusahaan secara terpisah
merupakan dasar bagi laporan konsolidasi dan umumnya prinsip akuntansi yang
sama digunakan untuk keduannya. Anak perusahaan dikonsolidasikan jika induk
perusahaan secara langsung dan tidak langsung mengendalikan kebijakan keuangan
dan operasionalnya. Meskipun metode penyatuan kepemilikan diperbolehkan, metode
pembelian untuk penggabungan usaha umumnya digunakan. Goodwill diukur menurut dasar
nilai wajar aktiva bersih yang diakuisisi dan diamortisasi selama maksimum 20
tahun, metode ekuitas digunakan untuk mencatat usaha patungan.
Referensi:
Heri Sukendar, W. Standarisasi,
Harmonisasi dan Konvergensi IFRS (International Finance Reporting Standar and
Practices). Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Nusantara.
Nur Elan Hidayati. Perbandingan Perlakuan Akuntansi Sebelum dan Sesudah Konvergensi IFRS Atas PSAK No. 22 PadaPerusahaan GO PUBLIC Di
Bursa Efek Indonesia. Universitas Negeri Surabaya.
Natalia Titiek Wiyani, S.Pd.
Standarisasi, Harmonisasi dan Konvergensi IFRS (International Finance Reporting
Standar and Practices).
Tulisan ini untuk memenuhi Tugas Softskill Mata Kuliah
Akuntansi Internasional
Nama : T.Febdina
Dosen : Jessica Barus, SE, MMSI.
Universitas Gunadarma